RSS

Fatherless Country

08 Mar

Tahun 70-an Arief Budiman, sosiolog lulusan Harvard University, mengganggas tentang golongan putih (Golput). Arief dan kawan-kawan tidak mau menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum yang mereka anggap cenderung manipulatif. Meskipun tidak mengajak orang lain untuk ikut-ikutan golput, berbeda pendapat pada zaman orde baru membutuhkan nyali dan “logistik” yang kuat. Masih ingat kelompok Petisi 50 yang “babak belur” mempertahankan periuk nasi untuk keluarga setelah  sumber-sumber ekonomi mereka “dilucuti”?

Sudah sejak 1999 saya tidak menggunakan hak pilih, baik untuk pemilihan umum memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan presiden, maupun pemilihan langsung kepala daerah tingkat propinsi, kabupaten / kotamadya, kecamatan, bahkan kelurahan. Ini bukan soal pro dan kontra terhadap pemerintahan yang sah. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju terhadap sistem politik yang dipraktekkan di bumi pertimi ini. Ini juga bukan soal “ngambek” karena tidak kebagian tempat dan rezeki dari sistem politik yang hingar bingar.

Saya tidak memiliki alasan yang kuat untuk memilih mereka yang maju dalam pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah langsung. Mungkin mereka adalah putra-putra terbaik pada zamannya, tetapi saya juga memiliki kriteria obyektif dan subyektif untuk menilai mereka. Singkat kata, sikap saya terhadap calon-calong “pemimpin” tersebut – mengutip judul lagu dari rocker wanita tempo dulu Tina Turner – “we don’t need another hero.”

Pada salah satu periode talkshow “Kick Andy”, seorang ibu yang berprofesi sebagai psikolog mengatakan bahwa negara kita ini seolah-olah mengalami “fatherless country”. Secara fisik memang ada “pemimpin”, bahkan para “pemimpin” itu adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat juga, tetapi secara psikis tidak dirasakan kehadiran mereka, bahkan manfaat keberadaan mereka secara nyata juga tidak dirasakan, terutama oleh rakyat di lapisan sosial paling bawah.

Hampir semua bakal calon yang maju menjadi anggota dewan, presiden, gubernur, bupati, walikota, camat, dan kepala desa cenderung berlagak seperti seorang hero. Masih ingat ada calon kepala daerah yang merasa “ahli” dan “lebih ahli” dibandingkan calon-calon lain yang maju dan kemudian “mbujuki” para pemilih “serahkan pada ahli”nya?.

Pada dasarnya orang Indonesia adalah orang-orang pintar mengutip teori dan konsep. Calon-calon “pemimpin” pada umumnya adalah orang-orang yang “jago” menyusun perencanaan dan strategi, bahkan sangking lengkapnya perencanaan dan strategi yang disusun bisa mencapai “30 Juzz”. Tidak ada yang meragukan kehebatan calon-calon pemimpin dalam hal menjelaskan apa itu dan mengapa harus begitu. Tetapi jangan coba-coba bertanya how to? Begitu masuk pada tahap implementasi dan eksekusi, tidak jelas lagi apa maunya calon-calon pemimpin itu. Saya pernah membaca seorang penulis mengkritik “Four Pillars” yang terdiri dari Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environtment. Bukan filosofi dan konsepnya yang salah, tetapi implementasinya yang tidak jelas.

Boleh-boleh saja setiap pemimpin mengakui keberhasilan pembangunan selama periode kepemimpinannya. Mungkin tidak ada yang salah atau manipulasi terhadap data statistik. Tetapi yang benar-benar merasakan keberhasilan pro poor dan pro job adalah orang-orang yang miskin, hidup di bawah garis kemiskinan, dan para pengangguran. Mereka yang termasuk orang miskin dan pengangguran yang sejatinya memiliki pengalaman dan penilaian obyektif terhadap keberhasilan pro poor dan pro job. Merekalah yang dapat menilai dan merasakan apakah keberpihakan para pemimpin mereka memang benar-benar nyata. Mereka jugalah yang bisa menilai apakah perubahan-perubahan yang dijanjikan sudah dilaksanakan atau tidak.

Masih di Jakarta, masyarakat nelayan tidak dapat melaut untuk menangkap ikan. Bukan karena cuaca lagi tidak bersahabat, bukan juga karena alasan tidak mampu membeli BBM. Mereka memiliki kemampuan dan kemauan bekerja tanpa meminta lapangan kerja kepada pemerintah. Tetapi mereka tidak dapat menangkap ikan karena sebagian ikan-ikan sudah mati karena pencemaran lingkungan. Kejadian ini masih di Jakarta atau masih di “depan mata” saja sudah tidak pro environment, apalagi di lokasi terpencil yang tidak terlihat dan relatif sulit dijangkau?

Para sopir angkutan truk yang menyeberangi Merak Bakahuni juga menjadi korban kegagalan pembangunan sektor perhubungan. Apapun alasan penyebab mereka sampai antri 10 km (atau lebih) boleh saja dicari. Barang-barang yang mereka angkut adalah kebutuhan sehari-hari maupun bahan bangunan yang penting untuk pembangunan infrastruktur. Apakah ini juga yang dimaksudkan dengan pro growth? Di siaran BBC suara Indonesia pagi hari ini saya mendengarkan keluhan mereka. Sungguh malang nasib mereka, sudah jatuh ketimpa tangga. Mereka harus menunggu berjam-jam dan bahkan berhari-hari dengan konsekuensi menanggung sendiri tambahan biaya hidup, toh di perjalanan masih menghadapi pungutan liar.

Saya melihat banyak orang yang telah menyesal menggunakan hak pilihnya. Mungkin lebih tepat menyesal telah salah memilih pemimpin. Saya sama sekali tidak menyesal tidak menggunakan hak pilih saya.  We  don’t need another hero. Kita tidak butuh lagi orang pintar dan orang kuat. Kita juga tidak lagi menyerahkan persoalan kepada “ahli”nya. Tetapi mungkin kita masih membutuhkan orang yang memiliki “ilmu padi”.

Bumi Serpong Damai, 8 Maret 2011

 
Leave a comment

Posted by on March 8, 2011 in Selasar

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: