RSS

Sandera

06 Feb

Saya menulis status di akun facebook saya kurang lebih begini : “Dua kelompok cowboy sedang tembak-tembakan. Salah satu kelompok cowboy terdesak. Tiba-tiba lewat rombongan anak-anak sekolahan. Kelompok yang terdesak kemudian memanfaatkan anak-anak sekolahan itu sebagai sandera. Singkat cerita, wes ewes ewes,  kesepakatan tercapai. Lalu, ada yang bilang itu adalah win-win solution.”

Pihak-pihak yang berselisih adalah para pengusaha (APINDO) dan buruh yang bekerja di kawasan perindustrian di Bekasi. Substansi perselisihan adalah upah minimum kabupaten (Bekasi). Pihak ketiga yang terlibat adalah pemerintah daerah, baik sebagai fasilitator maupun regulator. Tidak ada pihak ketiga lain yang menjadi pihak dalam perselisihan itu. Substansi perselisihan juga tidak ada hubungannya dengan jalan tol. Sampai di sini, semua sudah jelas.

Rambut boleh sama hitam, tetapi pendapat boleh berbeda. Setiap individu, kelompok, masyarakat, bangsa dan negara, memiliki kemerdekaan untuk berbicara. Tetapi, tentu saja harus ada keikhlasan dan kerendahan hati untuk saling menghormati dan melindungi hak-hak semua orang. Setiap orang merdeka untuk berbicara, tidak ada yang melarang setiap orang untuk menuntut hak-haknya. Tetapi dengan merampas dan merampok hak-hak orang lain?

Ngono yo ngono, ning ojo ngono. Substansi dan cara adalah sama-sama penting. Dalam bertindak, terutama saat berhubungan dengan kepentingan publik, nasehat dari Bernarch Buruch selalu penting untuk diperhatikan. Buruch mengatakan bahwa “the ability to express an idea is almost as important as the idea itself.”

In my humble opinion, apa yang dilakukan oleh para buruh mirip dengan kelompok cowboy yang terdesak dan kemudian menyandera anak-anak sekolahan. Sebagaimana diketahui bersama, pada tanggal 27 Januari 2012, para buruh yang tergabung dalam “Buruh Bekasi Bergerak” memblokir jalan tol Jakarta Cikampek (di sekitar pintu tol Cikarang Barat). Buruh Bekasi Bergerak memblokade jalan tol sehingga terjadi kemacetan luar biasa selama kurang lebih 10 jam.

Dari segi hablum minannas, saya tidak menemukan celah-celah etika yang dapat membenarkan tindakan para buruh tersebut. Setali tiga uang, dalam konteks hablum minallah, saya tidak yakin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para buruh itu akan diridho’i Tuhan Yang Mahakuasa. Kalaupun kemudian para buruh “menang” atau “dimenangkan”, saya tidak tahu apa artinya “kemenangan” dengan cara menyengsarakan pihak lain.

Sejatinya, tidak ada pihak yang menang. Semua kalah, termasuk para buruh. Bukan hanya mereka telah menyengsarakan pihak lain, tetapi karena telah memberikan contoh yang tidak baik dalam menuntut “hak-hak” mereka. Demikian juga dengan negara yang tidak mampu menegakkan hukum.

Siapapun tahu, kalau sudah berhubungan dengan crowd (kerumunan) yang berpotensi anarkis, hukum di republik ini tidak berkutik. Bukti-bukti melimpah bahwa, sulit menegakkan hukum untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial yang melibatkan massa.

Image courtesy of http://www.campagainstcut.blogspot.com

Kompas (28 Januari 2011) menulis salah satu butir kesepakatan sebagai berikut : “selain disepakati soal UMK, salah satu poin utama adalah buruh sepakat pemblokadean jalan tol dalam unjuk rasa, Jum’at siang, merupakan yang pertama dan terakhir.”

Tidak ada yang bisa memastikan dan menjamin bahwa tindakan pemblokadean jalan raya tidak akan dilakukan oleh kelompok sosial lain di kemudian hari. Lagi pula, kalau kepada buruh yang telah memblokade jalan tidak ada tindakan hukum apapun, apakah salah kalau kemudian ada kelompok sosial atau warga masyarakat lain yang melakukan hal yang sama di kemudian hari?

Laman finance.detik.com tanggal 31 Januari 2012 menulis berita “tidak sedap” telah menanti kita semua :

“Seperti diketahui, setelah kisruh buruh di Bekasi beberapa hari lalu, kali ini puluhan ribu buruh di Tangerang mengancam akan menduduki tol Jakarta-Tangerang dan Bandara Soekarno-Hatta. Aksi akan mereka lakukan pada 9 Februari 2012 mendatang bila perundingan pada 1 Februari 2012 menemui jalan buntu.

Ancaman aksi buruh Tangerang itu dilatarbelakangi langkah Apindo Tangerang yang menggugat ke PTUN Serang terkait keputusan gubernur. Gugatan disidangkan pada 18 Januari lalu.”

Penyanderaan dan Bargaining

Sejatinya, tidak ada hal yang baru dan mengagetkan dalam hal penyanderaan seperti itu. Teknik penyanderaan seringkali digunakan oleh para penjahat dan kelompok separatis. Inti dari penyanderaan adalah sandera digunakan sebagai “tameng” untuk menekan pihak lawan. Tujuannya jelas, membuat bargaining position dan bargaining power lawan menjadi lemah.

Bentuk sandera bisa beragam. Yang pasti, pihak yang menjadi sandera seringkali tidak terlibat langsung dan tidak langsung dengan konflik di antara pihak-pihak yang bersengketa. Bahkan, sandera seringkali adalah orang-orang yang tidak berdosa. Sasaran “empuk” yang bisa dijadikan sandera adalah wanita dan anak-anak.

Mengapa menyandera? Bagi kelompok yang menggunakan sandera sebagai alat, sandera adalah “amunisi” tambahan untuk memperbaiki bargaining position dan bargaining power. Itulah sebabnya, mengapa kelompok yang melakukan penyanderaan, cenderung mereka yang menghalalkan segala cara, termasuk membunuh sandera. Ancaman akan membunuh sandera dapat membuat pihak lawan berpikir ulang, “mengalah”, dan ujung-ujungnya menyerah tanpa syarat.

Image courtesy of Republika / Tahta Aidilla

Penyanderaan bisa menimbulkan antipati dan simpati. Bagi pihak yang menyandera, tentu saja harapannya adalah untuk menarik simpati dan membentuk opini publik. Kadang-kadang, publik menjadi luluh dan mendukung kelompok penyandera.

 

Kesepakatan Yang Tercapai

Saya tidak tahu, apakah “kesepakatan” yang tercapai, masih dapat disebut sebagai “kesepakatan”. Semua orang yang menggunakan hati nuraninya juga tahu, bahwa “kesepakatan” yang dicapai melalui penyanderaan, adalah kesepakatan abal-abal.

Sulit memahami ada orang yang ikhlas membayar uang tebusan Rp. 5 milyar agar anaknya yang disandera dibebaskan. Jika taruhannya adalah keselamatan dan nyawa orang-orang yang tidak berdosa, tidak ada jalan terbaik kecuali “mengalah” dan menyerah tanpa syarat.

Sandera adalah bentuk kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) yang diciptakan oleh pihak lawan. Keadaan tersandera oleh keharusan membebaskan sandera yang diciptakan dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu tidak mungkin menghasilkan kesepakatan tanpa keterpaksaan. Wallahu A’lam.

 

Hukum dan Penegakan Hukum

Rapat Koordinasi  di Kantor Menko Perekonomian digelar untuk menanggapi aksi demo puluhan ribu buruh di daerah industri Bekasi pukul 17.00 WIB. Rapat  dipimpin oleh Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan dihadiri oleh  Menakertrans Muhaimin Iskandar, Pengurus Apindo dan seluruh SP/SB yang terlibat dalam demo Buruh Bekasi Bergerak. Salah satu keputusan rapat menyatakan sebagai berikut :

“Hukum harus ditegakkan secara adil dalam menjamin stabilitas keamanan terhadap siapapun, aparat hukum dan kepolisian akan (garis tebal dan miring dari penulis) menindak cepat dan tegas berdasarkan hukum yg berlaku.” (Republika, 29 Januari 2012)

Dalam berbagai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan secara massal, hukum dan penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan wajah dan karakter sebagai berikut :

Pertama, hukum tidak mampu mencegah individu, kelompok, dan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

Kedua, sangat tidak mudah untuk mengedepankan penegakan hukum. Kalaupun ada pernyataan bahwa penegakan hukum akan dilakukan, itu baru sebatas iktikad baik dan ikrar. Tentu saja, implementasi penegakan hukum lebih baik daripada sekedar ikrar.

Ketiga, kalaupun ada penegakan hukum, hukuman yang dijatuhkan tidak serta merta mampu membuat individu, kelompok sosial, dan masyarakat pelaku langsung pelanggaran hukum menjadi jera. Sementara itu, individu, kelompok sosial dan masyarakat yang tidak terlibat, tidak menjadikan penegakan hukum itu sebagai pelajaran yang berharga.

Dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum secara massal, mengharapkan ada penegakan hukum yang tegas dan tanpa diskriminasi ibarat mimpi di siang hari bolong. Demikian juga, mengharapkan aparat penegak hukum bertindak tegas dan lugas, bagaikan bertepuk sebelah tangan. Silakan cek sendiri, penegakan hukum apa yang telah dilakukan setelah demo buruh tanggal 27 Januari 2012 yang lalu.

Kehadiran dan Peran Negara

Dalam berbagai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan secara massal maupun konflik sosial, selama ini selalu dikeluhkan ketidakhadiran negara dan tidak ada peran negara yang signifikan. Tidak jelas bagaimana negara hadir dan berperan melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan berbagai kelompok sosial yang dirugikan – secara langsung maupun tidak langsung – oleh berbagai pelanggaran hukum segelintir orang.

Penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan secara massal cenderung dilakukan dengan cara-cara yang sangat minimalis, yaitu permohonan maaf dan terima kasih atas kesabaran dan pengertian pihak-pihak yang dirugikan. Seolah-olah, setiap kasus pelanggaran hukum yang dilakukan secara massal cukup diselesaikan dengan mengatakan “badai pasti berlalu”.

Tampak Siring, 28 Januari 2012

 
Leave a comment

Posted by on February 6, 2012 in Selasar

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: