RSS

Silence Is Dangerous

11 Apr

Hati-hati menghadapi orang yang diam. Bahwa orang diam saja bukan berarti tidak ada masalah. Orang diam saja bukan berarti masalah sudah beres. Bahwa orang diam bukan berarti bahwa hak-hak mereka sudah terpenuhi semua. Singkat kata, orang yang diam lebih sulit diduga. Mungkin juga orang yang diam lebih “berbahaya” daripada orang yang bersuara lantang.

Saat ini dan saat anda masih di dunia, orang yang diam mungkin tidak menyulitkan anda. Orang yang diam bukan seperti api dalam sekam. Orang yang diam juga bukan bom waktu. Tetapi, orang-orang yang diam, mungkin mendatangkan kesulitan bagi anda di akhirat kelak.

Padahal, menurut pengalaman pribadi saya sebagai praktisi HRD, memperjuangkan hak-hak orang yang diam jauh lebih sulit daripada menyelesaikan tututan orang-orang yang bersuara lantang. Justru karena orang yang bersangkutan diam, ada kecurigaan dari pimpinan, mengapa saya memperjuangkan hak-hak mereka (meskipun faktanya bisa saja mereka belum mendapatkan hak-hak yang semestinya mereka terima).

Sebaliknya, dalam menuntut hak, orang-orang yang bersuara lantang seringkali menempatkan diri seperti peribahasa “tong kosong bunyinya nyaring”. Artinya, orang-orang yang bersuara lantang kadang-kadang “membabi buta” menuntut “hak-hak” mereka. Tidak jarang orang yang bersuara lantang berusaha “mengambil kesempatan dalam kesempitan”. Hanya satu kata yang mereka ingat  : “more”. Mereka menginginkan lebih, meskipun hak-hak mereka sudah diberikan.

Tempat Kerja adalah Tempat Belajar Terbaik

Boss saya yang berkebangsaan Jepang pernah berkata “Sekolah adalah tempat belajar yang baik. Tetapi tidak ada tempat belajar yang lebih baik dibandingkan tempat kerja”. Nasehat dan strategi menghadapi orang diam juga saya peroleh dari mantan atasan saya (kebetulan, karakter beliau adalah pendiam).

Saya tidak pernah lupa nasehat tersebut. Dalam perjalanan saya sebagai praktisi di bidang SDM, nasehat itu sangat mempengaruhi saya dalam menyelesaikan keluh kesah dan perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan.

Nasehat atasan saya bermula dari kegagalan saya membaca “the silent majority” di perusahaan tempat saya bekerja. Secara umum, manusia lebih terpukau, terpengaruh, dan terkuras energinya untuk menghadapi orang yang bersuara lantang.

Karyawan yang bersuara lantang dan karyawan yang diam selalu ada di perusahaan apapun, dan kapanpun. Orang yang diam selalu tidak kelihatan, dan karena itu mudah untuk dilupakan, atau lebih tepat “disepelekan”.

Image courtesy of http://www.the99percent.com

Padahal, karyawan yang bersuara lantang dan karyawan yang diam adalah sama-sama karyawan yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sejatinya, perbedaan di antara karyawan yang bersuara lantang lebih “berani” menuntut hak-hak (dan bukan hak-hak) mereka. Sementara, orang yang diam “takut” menuntut hak-hak mereka, apalagi menuntut yang bukan hak-hak mereka.

Menangani Kasus Orang Diam

Beberapa tahun yang lalu, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang  konstruksi. Kantor pusat perusahaan berada di Jakarta, sedangkan proyek-proyek lebih banyak di Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam setiap proyek, biasanya perusahaan menempatkan beberapa karyawan dari kantor pusat Jakarta sebagai tenaga inti proyek. Beberapa karyawan dari kantor cabang terdekat dengan proyek akan menempati second layer. Sedangkan sebagian besar tenaga pelaksana akan direkrut dan dipekerjakan dari daerah setempat.

Baik karyawan kantor pusat maupun kantor cabang yang ditempatkan ke proyek-proyek akan mendapatkan tunjangan dan fasilitas khusus. Di antaranya, makan 3 kali sehari ditanggung dan disediakan oleh perusahaan (bekerja sama dengan perusahaan jasa catering). Jika perusahaan catering sewaktu-waktu (dalam 1 atau 2 hari) tidak mampu menyediakan makanan dan minuman, maka perusahaan memberlakukan kebijakan penggantian uang untuk makan.

Kebetulan, tidak ada perbedaan jumlah penggantian uang makan untuk karyawan kantor pusat dan kantor cabang (misalkan Rp. 15.000,- per hari). Besaran uang penggantian ditetapkan setelah melalui harga makanan dan minuman di wilayah sekitar proyek.

Mengingat bahwa di proyek karyawan juga menerima hardship allowance (“tunjangan kesulitan” atau “tunjangan kemahalan”), besaran uang penggantian tidak harus sama dengan harga riil makanan dan minuman di wilayah setempat. Semangat dari penggantian uang makan adalah bantuan sementara. Karena itu, tidak harus sama dengan harga-harga riil makanan.

Selama bertahun-tahun, kebijakan penggantian uang makan tidak pernah menimbulkan masalah. Tetapi karyawan selalu memiliki sudut pandang lain dan berbeda dengan sudut pandang perusahaan. Besaran uang penggantian tersebut menjadi masalah besar bagi karyawan yang bekerja di proyek. Lagipula, standar kepuasan makan orang-orang Indonesia harus memenuhi kriteria “eunaaaakkk tenan”, “maknyus”, dan “nendang”. Besaran uang penggantian uang makan menjadi tidak sebanding untuk memenuhi standar kepuasan makan seperti itu.

Singkat cerita, karyawan dari kantor cabang sepakat menuntut kenaikan penggantian uang makan. Karena penjelasan “baik-baik” tidak diterima, maka mereka kemudian melakukan demonstrasi dan mogok kerja. Tidak mau operasional proyek terganggu, perusahaan menyetujui kenaikan penggantian uang makan hanya untuk  karyawan dari kantor cabang.

Saya bekerja cepat untuk melobby Project Manager agar dapat menenangkan karyawan yang melakukan demo dan mogok kerja. Saya bahkan menjanjikan bahwa keputusan manajemen akan keluar pada hari yang sama dengan hari karyawan yang berdemo dan mogok kerja. Artinya, mereka akan segera mendapat jawaban, dan segera harus mulai bekerja.

Setelah melalui rapat singkat dengan 2 Direksi, maka kedua Direksi menyetujui kenaikan penggantian uang makan untuk karyawan cabang yang ditugaskan ke proyek. Paraf kedua Direksi pun langsung dibubuhkan. Berbekal minute of meeting yang ditandatangani oleh 2 Direksi dan draft SK Direksi yang telah diparaf oleh 2 Direksi, saya segera “meluncur” ke Direktur Utama.

“Masalah” baru timbul ketika kemudian saya menghadap Direktur Utama. Seperti biasa, sebelum menandatangani sebuah surat keputusan, beliau banyak bertanya tentang “apa ini dan apa itu” dan “mengapa begini dan mengapa begitu”. Pertanyaan seperti itulah yang diajukan kepada saya, dan membuat saya tidak berkutik.

Seperti sudah saya ceritakan di atas, hak-hak karyawan dari kantor pusat Jakarta dan dari kantor cabang yang ditempatkan di proyek, terutama dalam penggantian uang makan, adalah sama. Gara-gara demonstrasi dan mogok kerja, karyawan dari kantor cabang mendapatkan kenaikan penggantian uang makan. Sementara, karena karyawan dari kantor pusat Jakarta hanya “duduk-duduk manis” dan tidak ada protes apapun, tidak mendapatkan kenaikan penggantian uang makan.

Bersuara lantang tidak berarti berhak. Diam juga tidak berarti tidak berhak. Hak adalah hak dan selamanya akan tetap menjadi hak orang-orang yang berhak. Bahwa mereka diam atau tidak menuntut adalah masalah lain. Bersuara lantang tidak serta merta menjadikan seseorang berhak atas “hak”. Demikian juga diam tidak berarti orang kehilangan hak-hak yang memang sudah menjadi haknya.

Dirut mempertanyakan mengapa karyawan dari kantor pusat Jakarta yang ditempatkan di proyek tidak mendapatkan kenaikan penggantian uang makan? Mereka bekerja di proyek yang sama, tinggal di daerah yang sama, dan memiliki potensi masalah yang sama. Apakah karena mereka diam, maka hak-hak mereka tidak perlu diperhatikan?

Melihat saya yang sudah lemas tidak berdaya menjawab, Dirut semakin bersemangat “memborbardir” saya dengan segambreng pertanyaan yang membuat muka saya menjadi merah padam. Dirut juga sempat bertanya kepada saya, apakah saya sekedar lupa tidak memperhatikan hak-hak karyawan yang diam, atau memang karakter saya yang “brengsek”.

Dirut akhirnya “takeover” draft SK dan mendiskusikan langsung dengan 2 Direksi yang lain. Sebelum menyuruh saya keluar dari ruangannya, Dirut berpesan kepada saya agar saya menjadi orang yang baik. Harapan beliau kepada saya, saya sekedar “lupa” memperhatikan hak-hak orang yang diam.

Mengapa Bersuara Lantang atau Diam?

Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki bargaining position sangat lemah dan tidak memiliki bargaining power? Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan melawan mungkin memilih “menyelamatkan diri” dengan cara diam.

Ada berbagai kemungkinan sebab-sebab mengapa seseorang diam dan tidak menuntut hak-haknya. Di antaranya : (i.) tidak mampu mengutarakan pendapat (kesulitan menyusun kata-kata yang “bombastis”); (ii.) takut atau khawatir menyinggung atau menyakiti perasaan pimpinan; (iii.) tidak memiliki kekuatan, senjata, dan “sandera” untuk mengitimidasi atau menteror pimpinan; (iv.) mereka percaya bahwa “orang-orang HRD” pasti dan otomatis akan memperjuangkan karyawan, atau perusahaan pasti akan memperhatikan hak-hak karyawan; dan lain sebagainya.

Ada berbagai kemungkinan sebab-sebab mengapa orang bersuara lantang menuntut “hak-haknya”. Di antaranya : (i.) coba-coba saja, siapa tahu dikabulkan (ii.) pintar dan “santun” menyusun kata-kata permohonan; (iii.) memiliki kekuatan, senjata, dan “sandera” untuk mengitimidasi atau meteror pimpinan; (iv.) mereka tidak percaya kepada “orang-orang HRD” akan memperjuangkan hak-hak karyawan, atau mereka lebih tidak percaya lagi perusahaan akan otomatis memperhatikan hak-hak karyawan; dan lain sebagainya.

Dalam pengamatan saya, untuk menuntut hak-hak dapat dilakukan dengan cara-cara  “baik” maupun cara-cara “kotor”. Kadang-kadang, cara baik-baik tidak mempan menggoyahkan pendirian pimpinan yang bertahan pada “rule of the game”. Itulah sebabnya, cara-cara “kotor” kemudian menjadi pilihan jalan keluar.

Apa saja contoh cara-cara “kotor”?. Banyak, mulai dari penggunaan ilmu hitam sampai dengan memanfaatkan “sandera”. Bentuk-bentuk sandera sangat beragam, tetapi sandera yang paling ampuh adalah menguasai rahasia pribadi pimpinan. Istilah yang sering saya gunakan untuk mendeskripsikan rahasia pribadi pimpinan adalah “foto telanjang boss tidur dengan perempuan yang bukan istrinya”.

Dijamin, jika rahasia pribadi pimpinan berada di kantong anda, anda memiliki “kartu truf” yang tidak ada matinya. Anda bisa melakukan gertakan kecil kepada pimpinan, misalnya menuntut kenaikan gaji (jika tidak dipenuhi anda akan mengundurkan diri). Tanpa berpikir panjang pimpinan akan mengabulkan tuntutan anda. Selanjutnya, tinggal anda pandai-pandai memainkan “kartu truf” sesuai dengan kepentingan anda.

Dengan menggunakan “sandera”, seseorang bisa mendapatkan lebih dari hak-hak yang seharusnya diterima. Semakin besar daya teror dan intimidasi yang dirasakan oleh pihak yang diteror, maka ia dengan sangat mudah menyerah tanpa syarat dan menggelontorkan apa saja yang menjadi tuntutan (dan apa saja yang tidak dituntut!).

Sebaliknya, semakin diam seseorang, kemungkinan tidak mendapatkan hak-haknya juga bertambah besar. Terutama, jika menghadapi pimpinan yang berhati majal (baca : tumpul) dan hanya takut kepada orang-orang yang bersuara lantang saja. Di organisasi apapun, di manapun, dan kapanpun, orang-orang yang diam cenderung dianggap “nrimo” dengan hak-hak yang sudah diberikan.

Faktanya, di beberapa organisasi, ada pimpinan yang begitu gampang memberikan hak-hak kepada karyawan tertentu (bahkan jika karyawan yang bersangkutan tidak menuntut apapun). Sebaliknya, ada juga pimpinan yang merasa telah berbuat adil dan bijaksana kepada orang-orang yang diam dan tidak pernah mempermasalahkan hak-haknya.

***

Pada akhirnya, terserah masing-masing orang bagaimana harus berbuat adil dan bijaksana. Bagi saya pribadi, karena kejahatan sebesar biji zarah pun harus saya pertanggungjawabkan, saya lebih khawatir jika belum, tidak mampu dan tidak mau berbuat adil dan bijaksana kepada orang-orang yang diam.

Bagi saya guilty feeling tetap ada, meskipun orang yang diam (tetapi memiliki hak-hak) tidak menuntut hak-hak mereka. Dalam pengalaman saya sebagai praktisi HRD, memperjuangkan hak-hak orang yang diam jauh lebih sulit ketimbang menyelesaikan tuntutan orang-orang yang bersuara lantang.

Memberikan sesuatu yang bukan menjadi hak-hak orang yang bersuara lantang bukanlah penyelesaian masalah. Tidak memberikan sesuatu yang menjadi hak-hak orang diam hanya lantaran mereka diam, juga tidak berarti everything is O.K.

Tampak Siring, 31 Maret 2012

 
Leave a comment

Posted by on April 11, 2012 in Human Capital

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: