RSS

Tempat Pembuangan Akhir

29 May

“There are no bad soldiers, only bad officers” – Napoleon Bonaparte

***

Para akademisi boleh-boleh saja meyakini bahwa mutasi adalah salah satu solusi untuk “penyegaran” organisasi.” Dalam praktek, suka-suka tidak suka, mutasi seringkali diperlakukan dan dianggap sebagai solusi untuk “membuang” orang-orang yang tidak memenuhi kriteria “job fit”, “organizational fit” dan “cultural fit”.

Idealnya, mutasi didasarkan atas perencanaan tenaga kerja dan perencanaan karir yang matang. Ada proses yang evolusioner. Dalam praktek, tidak jarang mutasi kerja diputuskan secara mendadak. Terutama setelah ada kegagalan pejabat yang bersangkutan dan kejadian yang dinilai dapat merusak kehormatan dan reputasi lembaga.

Penggunaan istilah “dicopot” atau “digeser”  dari jabatan untuk mendeskripsikan tentang proses mutasi juga menunjukkan bahwa ada ketidaknyaman dan keterpaksaan untuk melalukan mutasi secara mendadak. Ironisnya, jabatan baru yang disediakan pun terkesan “diada-adakan” secara mendadak.

Belum setahun memimpin Jakarta, duet Jokowi dengan Basuki telah menelan “korban”. Seorang walikota “dicopot” dari jabatannya dan kemudian “disemayamkan” di jabatan baru yang konon dianggap kurang strategis (istilah strategis sarat dengan kepentingan, baik kepentingan kekuasaan dan terutama kepentingan uang).

Anas Effendi adalah Walikota Jakarta Selatan yang “digeser” menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Jika menggunakan paradigma jabatan “basah” dan jabatan “kering”, jabatan strategis dan jabatan tidak strategis, maka persepsi publik adalah Anas Effendi telah “dibuang”. Di zaman Orde Baru memang seorang pejabat dapat “dicopot” atau “digeser” tanpa alasan jelas. Tetapi Jokowi memastikan bahwa Anas Effendi dimutasikan bukan karena kinerja yang buruk.

***

Fakta dan impresi adalah dua hal yang berbeda. Fakta juga berbeda dengan persepsi.  Apa boleh buat, manusia berpikir dan bertindak tidak selalu mengandalkan fakta. Andaikan disediakan “segambreng” fakta, manusia masih mengandalkan kesan dan persepsinya  terhadap fakta.

Juga tidak jelas bagaimana asal muasalnya sehingga orang-orang selalu memiliki impresi dan persepsi yang berbeda dengan pengambil keputusan mutasi. Ada 2 “penyimpangan” pemahaman terhadap mutasi. Pertama, mutasi dinilai sebagai tindakan “pembuangan”. Kedua, selalu dibutuhkan “tempat pembuangan akhir” untuk menampung orang-orang yang dimutasikan.

Ke manakah orang-orang yang “dibuang” dan “digeser”? Di antara tempat pembuangan akhir untuk orang-orang yang tidak mampu memenuhi kriteria job fit, organizational fit dan cultural fit antara lain adalah jabatan duta besar, staf ahli, dan departemen HRD.

Duta Besar

Bagi para diplomat karir, jabatan duta besar adalah puncak prestasi dan puncak karir. “Habitat” seorang diplomat memang seyoganya kedutaan besar di berbagai negara. Menjadi duta besar menunjukkan pengalaman, keahlian, dan prestasi sebagai diplomat dihargai sepatutnya.

Tetapi bagi orang-orang yang tidak memilih pekerjaan sebagai diplomat, jabatan duta besar bukan segala-galanya. Di era orde baru, jabatan duta besar seringkali dianggap sebagai tempat pembuangan akhir. Tentu saja selalu ada bantahan bahwa penugasan menjadi Duta Besar bukan berarti “dibuang” atau tidak dibutuhkan lagi di dalam negeri. Tetapi semakin dibantah, semakin kuat kesan dan persepsi tentang citra “pendubesan” seseorang sebagai solusi untuk paling halus dan manusiawi untuk menyingkirkan orang-orang yang “berbahaya” dari pusat kekuasaan.

Padahal, jabatan dutabesar adalah jabatan strategis. Duta Besar mewakili negara dan rakyat Indonesia di luar negeri. Baik buruknya reputasi negara dan rakyat Indonesia di luar negeri diserahkan kepada Duta Besar dan para diplomat yang membantunya.

Tetapi entah mendapat gagasan dari mana, penguasa Orde Baru saat itu seringkali menugaskan orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh dan kekuasaan yang dapat membahayakan dirinya ke luar negeri. Dengan penugasan ke luar negeri maka “kompetitor” tidak dapat berhubungan langsung dengan para pendukungnya dan tidak memiliki kesempatan untuk menggalang kekuatan tandingan.

Staf Ahli

Staf ahli adalah  jabatan yang tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memerintah dan mengatur orang lain. Tanggung jawab staf ahli “hanya” mengadakan studi tentang suatu hal dan kemudian memberikan nasehat, saran, dan rekomendasi. Tampaknya mentereng, tetapi seringkali nasehat, saran dan rekomendasi tidak didengarkan, apalagi dilaksanakan. Jadi, jabatan staf ahli memang tidak memiliki pengaruh apapun.

Orang-orang yang “dibuang” dan diangkat sebagai staf ahli seolah-olah sangat dihormati. Jabatan ini memang “penak” dan “sehat”. Tetapi dengan menjadi staf ahli maka jalur karir di masa mendatang sudah mulai ditutup.

Di Indonesia pernah ada lembaga tinggi negara yang bernama Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Di zaman orde baru, DPA seringkali menjadi pos peristirahatan terakhir mantan pejabat tinggi negara. Anggota DPA memang orang-orang terpilih, karena tugas utamanya adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden. Tetapi dengan menjadi anggota DPA, karir politik dan kekuasaan para pejabat tinggi negara tersebut mulai meredup.

Departemen HRD

Jika ada orang yang seringkali harus menelan ludahnya sendiri, maka orang itu adalah direktur perusahaan. Betapa sering kita mendengar kata-kata puji dan puja dari direktur perusahaan terhadap para pekerja. “Sumber Daya Manusia adalat aset terpenting perusahaan”, “SDM adalah modal perusahaan yang sangat penting dan sama pentingnya dengan modal keuangan”, dan lain sebagainya.

Statement memang bukan commitment. Itulah sebabnya, dalam praktek, komitmen untuk memperlakukan manusia sebagai aset maupun modal terpenting perusahaan seringkali tidak pernah dilakukan. Kalapun dilakukan, tidak ada konsistensi.

Salah satu tindakan yang bertentangan dengan penghargaan terhadap SDM perusahaan adalah “menominasikan” Departemen HRD sebagai salah satu tempat pembuangan akhir dari orang-orang yang dianggap gagal berprestasi dan memberikan kontribusi kepada perusahaan.

Saya pernah bekerja di perusahaan yang menilai Dept. HRD tidak lebih sebagai tempat pembuangan akhir karyawan yang tidak berprestasi. Ironisnya, karyawan yang “dibuang” ke Dept. HRD adalah mereka yang sudah dicoba di jabatan lain di berbagai departemen dan berulang kali gagal. Karena proses memutuskan hubungan kerja tidak mudah, maka “jalan terakhir” adalah mereka “dibuang” ke Dept. HRD.

Tampak Siring, 26 Mei 2013

 
Leave a comment

Posted by on May 29, 2013 in Selasar

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: