RSS

Mediasi

06 Jun

Sebagai metode penyelesaian sengketa dalam kehidupan sehari-hari, mediasi bukan merupakan metode baru. Sejak dahulu  kala sudah ada mediasi. Bahkan dalam  kitab suci Al-Qur’an juga disebut-sebut proses mediasi untuk menyelesaikan persilisihan para pihak.

Sila keempat Pancasila menyebutkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.” Inti sari dari mediasi adalah musyawarah atau perundingan untuk mencapai kesepakatan. Jadi, mediasi bukan sesuatu yang baru. Mediasi dapat ditemukan dalam sebagian besar budaya masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, sebagai alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution, biasa disingkat ADR) secara legal formal, terutama di Indonesia, mediasi tergolong metode penyelesaian sengketa yang harus ditempuh untuk menyelesaikan sengketa (khusus perdata) sebelum diadili di pengadilan.

Salah satu konflik yang diselesaikan dengan cara mediasi adalah  konflik antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan gerakan separatis GAM. Orang yang menjadi mediator adalah   Martti Oiva Kalevi  Ahtisaari yang saat itu menjabat Presiden Finlandia. Kesepakatan yang dicapai adalah Aceh tetap menjadi bagian dari NKRI, tetapi dengan memberikan kesempatan untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Definisi Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung R.I. no.1/2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperolehkesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Art Thompson (2004) mendefinisikan mediasi sebagai berikut :

mediation means the intervention into a dispute by a third party who has no decision making authority, is impartial to the issues being discussed, assists the parties in defining the issues in dispute, facilitates communication between the parties and assists the parties in reaching resolution.”

Kata-kata kunci dalam proses mediasi adalah perundingan dilakukan oleh para pihak, dibantu oleh mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, mediator harus bersikap netral dan tidak memihak, sehingga kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan sepenuhnya merupakan kehendak dari pihak-pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan apapun terhadap hal-hal yang dipersengketakan. Jangankan untuk mengambil keputusan, memberikan pendapat pribadi tentang hal-hal yang dipersengketakan pun mediator tidak diperkenankan.

Netralitas dan ketidakberpihakan mediator dalam proses mediasi tersebut merupakan karakteristik utama yang membedakan mediasi dengan proses penyelesaian sengketa melalui metode alternative dispute resolution yang lain, antara lain arbitrase. Dalam arbitrase, arbitrer tidak netral dan mengambil keputusan terbaik untuk menyelesaikan sengketa para pihak.

Mediasi adalah proses tindak lanjut dari negosiasi yang gagal. Jika dalam negosiasi pihak-pihak yang bersengketa mengadakan perundingan atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan, maka dalam proses mediasi para pihak yang bersengketa didampingi oleh “mak comblang” yang disebut mediator.

Mediator dan Peran Mediator

Perma No 1 Tahun 2008 mendefinisikan “mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Seorang mediator tidak harus memiliki pendidikan, pengalaman dan keahlian di bidang hukum. Bahkan dalam praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi faktor-faktor pendidikan, pengalaman, dan keahlian hukum tidak serta merta menunjang keberhasilan proses mediasi.

Pada prinsipnya, setiap orang dapat menjadi mediator. Untuk menyelesaikan kasus sengketa dalam keluarga misalnya, setiap orang dapat menjadi mediator. Hanya saja, seyogyanya seorang mediator yang melakukan proses mediasi sengketa keluarga memiliki kapabilitas dalam hal obyek yang dimediasi. Lebih penting lagi adalah netralitas dan ketidakberpihakan mediator, serta tidak memaksakan kehendak dalam proses mediasi  maupun perumusan kesepakatan.

Meskipun pada dasarnya setiap orang dapat menjadi mediator, seorang yang bekerja secara profesional sebagai mediator sepatutnya telah mengikuti pelatihan mediasi dan memperoleh sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang telah mendapat akreditisasi oleh Mahkamah Agung. Perma No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, “Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.”

Pasal 15 Perma No. 1 TAhun 2008 mengatur tugas-tugas mediator sebagai berikut :

(1)    Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

(2)    Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

(3)    Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

(4)    Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Manfaat Potensial Mediasi

Mengapa mediasi? Apa yang manfaat potensial dari  proses mediasi dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan? Secara umum, proses mediasi relatif lebih bermanfaat dibandingkan dengan berperkara di pengadilan.

Dari segi waktu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan cenderung “memakan” waktu relatif. Proses penyelesaian sengketa mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan mendapatkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung dapat menghabiskan waktu selama bertahun-tahun.  Setelah itu, pihak yang kalah dan tidak puas masih dapat mengajukan peninjauan kembali. Sehingga, kalaupun menang, proses eksekusi tidak segera dapat dilakukan.

Biaya untuk berpekara di pengadilan juga relatif mahal. Dalam praktek, pihak-pihak yang berpekara di pengadilan, tidak hanya membayar jasa penasehat hukum, melainkan juga biaya taktis dan strategis untuk memenangkan perkara. Maksud hati mendapatkan untung justru buntung.

Tujuan utama dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan adalah menang. Prinsip “the winner take it all” menjadi tujuan utama. Proses beracara pun buka-bukaan sehingga selalu ada pihak yang kalah dan menanggung malu.

Fungsi utama dari lembaga pengadilan adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Apakah dengan keputusan terhadap suatu perkara berarti masalah (sengketa) para pihak sudah diselesaikan? Menurut Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung RI, memutuskan perkara atau sengketa tidak sama persis dengan “menyelesaikan” sengketa.

Berbagai kondisi yang tidak nyaman dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan tidak akan ditemukan dalam proses mediasi. Fokus utama mediasi adalah solusi, yaitu mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Tidak ada yang kalah dan menang. Kedua belah pihak menang dan puas. Bahkan, dalam proses mediasi tidak harus mencapai kesepakatan. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka mediasi gagal dan para pihak dapat menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Meskipun dalam Perma No. 1 Tahun 2008 diwajibkan untuk menempuh mediasi (untuk kasus-kasus tertentu), sebaiknya keputusan untuk menempuh mediasi merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Bennet Picker dalam bukunya yang berjudul “Mediation Practice Guide” menyebutkan faktor-faktor yang mendorong para pihak untuk memilih mediasi, yaitu :

·        Need to avoid publicity

·        Desire for speedy resolution

·        Need to preserve relationship

·        Recognition that hostilities may bar settlement

·        Desire to minimize risk of outcome

·        Need to reduce high cost of litigation

·        No adequate remedy in law

·        Desire to avoid adverse precedent /or no need for precedent

   

Kekuatan Hukum Akta Perdamaian

Jika para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan, maka kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam bentuk dokumen yang disebut Kesepakatan Perdamaian. Secara lengkap Perma No. 1 tahun 2008 mendefinisikan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

“Kesepakatan perdamaian adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini.”

Kesepakatan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang relatif kuat. Sejatinya, setiap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak mengadakan kesepakatan. Hanya saja, dalam praktek kehidupan sehari-hari, selalu saja ada pihak yang tidak memiliki komitmen dan tidak konsisten untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Kesepakatan Perdamaian.

Karena itu, agar kesepakatan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat dieksekusi, perlu ditingkatkan menjadi akta perdamaian. Perma No. 1 tahun 2008 mendefinisikan Akta Perdamaian sebagai berikut :

“Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.”

Pertanyaannya, apakah dengan akta perdamaian maka kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dapat dieksekusi? Walahu alam bisawab. Mungkin sudah menjadi watak manusia sebagaiman dideskripsikan dalam peribahasa “we accuse others, we excuse ourselves

Tampak Siring, 15 Mei 2013

 
Leave a comment

Posted by on June 6, 2013 in Mediation

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: