RSS

Apakah “Kaoem Perempoean” Indonesia Sudah Merdeka?

17 Aug

Malam menjelang detik-detik peringatan proklamasi Indonesia, istri saya mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat “provokatif” kepada saya, seperti tertera pada judul tulisan ini : “apakah perempuan Indonesia sudah merdeka?.

Sejatinya, isu gender, apalagi dikaitkan dengan embel-embel “merdeka” dan “diskriminasi”, terlalu sensitif dan riskan dibahas oleh pasangan suami istri. Karena itu, saya memilih diam tidak menjawab dan tidak meladeni “provokasi” istri saya untuk berdiskusi tentang tema yang saya sangat tidak paham.

Paling tidak, ada 3 alasan mengapa saya memilih diam. Pertama, saat itu saya sedang makan bebek goreng. Bagi saya, makan juga urusan pengejawantahan “kemerdekaan selera”, terutama kemerdekaan untuk merasakan rasa makanan yang “seenak malam pertama”. Saya tidak ingin nafsu makan dan pengalaman malam pertama saya terganggu oleh isu gender.

Kedua, pertanyaan itu memang tidak ditujukan kepada saya sebagai pribadi dan kepala keluarga. Pertanyaan itu ditujukan kepada semua laki-laki Indonesia, bahkan juga negara. Pertanyaan yang diajukan oleh istri saya sejatinya merupakan upaya mempertanyakan dan menggugat praktek-praktek ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum dan power abuse (maaf, bahasa Inggris) yang biasa ditunjukkan oleh laki-laki.

Ketiga, tampaknya istri saya memang tidak menghendaki jawaban dari saya. Justru dia yang “nyerocos” bercerita tentang diskusi interaktif di sebuah radio swasta nasional di Jakarta. Intisari dan sebagian dari diskusi interaktif itu saya ceritakan kembali dalam tulisan ini. Tentu saja tidak sama persis, sudah saya tambahkan “bumbu-bumbu” dan interpretasi saya. Tetapi saya jamin, konten dan makna tidak berubah.

 

Perlakuan Terhadap Perempuan di tempat kerja.

Seorang ibu (sebut saja Larasati), yang kebetulan adalah single parent dengan dua anak, berkisah tentang bagaimana kebijakan sebuah perusahaan terhadap para karyawati. Ibu Laras adalah seorang arsitek yang kebetulan adalah seorang difabel.

Tuntutan pekerjaannya menghendaki Ibu Laras untuk kompeten di belakang meja sekaligus rajin turun ke lapangan. Ibu Laras sama sekali tidak kikuk untuk menjalankan kedua peran itu. Bahkan, karyawan laki-laki yang di bawah kepemimpinannya memberikan rasa hormat dan dukungan kepada Ibu Laras.

Hubungan kerja yang normal itu ternyata tidak dibarengi dengan kebijakan perusahaan yang memihak kepada perempuan. Dalam hal kebijakan kesehatan misalnya – baik rawat inap maupun rawat jalan – terjadi perbedaan antara fasilitas kesehatan yang diterima oleh karyawan laki-laki dan karyawan perempuan.

Tidak peduli golongan, pangkat dan jabatan, semua laki-laki mendapat fasilitas kesehatan yang berlaku untuk karyawan, istri dan anak-anaknya. Sedangkan untuk karyawati, fasilitas kesehatan hanya berlaku untuk karyawati yang bersangkutan. Alasan klasik untuk mengesahkan perlakuan yang tidak setara ini adalah laki-laki bertindak sebagai kepala keluarga. Istri, kalaupun bekerja, dianggap “hanya” bantu-bantu untuk tambahan pendapatan keluarga. Padahal, seperti telah saya sebutkan, Ibu Laras adalah single parent dengan 2 anak dan ia masih “dibebani” tanggung jawab memelihara ibu kandungnya.

Kalapun kemudian kedua anak ibu Laras dan ibu kandungnya berhak mendapat fasilitas kesehatan dari perusahaan, ada proses dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Ibu Laras. Bukan hanya itu, untuk mendapatkan fasilitas kesehatan seperti itu, kadang-kadang harus “babak belur” dan “ceriwis” menghadapi “kebawelan” orang-orang HRD.

Apakah ini bukan diskriminasi? Apakah ini adil? Maaf, saya sudah pensiun dari perusahaan dan tidak mengurusi lagi HRD. Saya tidak kompeten untuk menjawab apakah ini diskriminasi dan ketidakadilan. Tetapi jika anda bertanya apakah praktek seperti ini sering terjadi di perusahaan lain, saya akan mengangguk-angguk tanda mengiyakan.

Gaji

Di tempat kerja, teori dan praktek ibarat langit dan bumi. Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia dan Equal Employment Opportunity yang berlaku di negara-negara Barat mengamanatkan tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja laki-laki dan perempuan, termasuk dalam penetapan gaji.

Teori yang diyakini oleh para pakar manajemen imbal jasa (compensation management) juga tidak menyinggung tentang diskriminasi. Sistem gaji yang ideal adalah atraktif, adil (internal dan eksternal), memotivasi, dan berfungsi memelihara. Dalam praktek, sistem gaji yang diterapkan perusahaan berpegang pada pedoman “sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan dan kemauan perusahaan”. Nah lo!

Atraktif berarti system gaji yang berlaku di perusahaan mampu menarik angkatan kerja yang kompeten yang berada di luar perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan. Adil internal berarti setiap jabatan yang memiliki bobot jabatan yang sama di perusahaan harus dibayar sama. Sedangkan adil eksternal berarti jabatan-jabatan yang memilik bobot jabatan sama untuk perusahaan-perusahaan yang berada di industri yang sama diberi gaji yang sama.

Sistem gaji yang memotivasi berarti mampu memberi semangat kepada karyawan untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik bagi perusahaan. Sistem gaji yang memelihara berarti mampu mempertahankan karyawan terbaik untuk tetap bertahan di perusahaan.

Praktek yang sering terjadi, pekerja perempuan yang menduduki jabatan yang sama dengan laki-laki, belum tentu mendapat gaji dan fasilitas yang sama pekerja laki-laki. Lho, iki piye…. ini kan tidak adil? Apakah ini bukan diskriminasi? Yes. Yoi. Ya begitulah!.

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Undang-undang perpajakan memperlakukan perempuan yang bekerja berstatus lajang. Tidak peduli apakah perempuan itu telah menikah, telah punya momongan atau belum, setuju atau tidak setuju, selalu dan selamanya dianggap lajang. Lagi-lagi alasan klasik yang digunakan untuk “menjustifikasi” kebijakan ini adalah laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga. Kalaupun kemudian dalam kehidupan yang nyata perempuan bertindak sebagai kepala keluarga, harus ada proses dan persyaratan lagi yang harus dipenuhi agar status PTKP perempuan tidak dianggap lajang.

Konsekuensi status lajang adalah untuk jumlah penghasilan yang sama, perempuan akan membawa pulang penghasilan bersih yang berbeda dan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Bagi sebagian perempuan – atau mungkin semua perempuan – kebijakan PTKP ini dianggap tidak adil dan sangat diskriminatif. Bagaimana dengan pendapat saya? Saya tidak bisa memberikan pendapat tentang suatu hal yang saya tidak ahli. Karena ini berhubungan dengan pajak, kalau memang tidak adil, “apa kata dunia?”.

***

Kecuali menceritakan berbagai “diskriminasi” sebagaimana tersebut di atas, istri saya juga mempertanyakan berbagai bentuk “penjajahan” yang dialami oleh “kaoem perempoean” Indonesia. Istri saya bertanya, mengapa “kaoem perempoean” Indonesia dibiarkan ke luar negeri tanpa muhrim? Bukankah untuk ke luar rumah seorang muslimah harus izin atau didampingi oleh suami dan atau muhrimnya. Sekembali para TKW dari luar negeri, mereka sudah menjadi mangsa dan “bancaan”.

Lagi-lagi, meskipun bertanya, istri saya tidak membutuhkan jawaban saya. Ia mahfum bahwa para TKW adalah pahlawan devisa. Uang yang dikirim para TKW dapat membuat perekenomian desa menggeliat. Sandang pangan keluarga tercukupi, para suami tidak dipusingkan lagi kebutuhan dana untuk membeli rokok. Sementara para istri bekerja di luar negeri dan menghadapi berbagai risiko – mulai dari sexual harassment, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, beberapa di antaranya meregang nyawa – di dalam negeri sebagian suami yang berbakat menjadi hidung belang berselingkuh dengan perempuan lain.

Dari sisi makro ekonomi, negara juga berkepentingan terhadap “pelanggengan” TKW. Minimal, 3 indikator ekonomi makro ikut membaik dengan keberadaan  TKW di luar negeri. Pertama, tingkat pengangguran akan menurun. Kedua, income per capita anak-anak bangsa akan terdongkrak naik. Ketiga, gross national product (GNP) juga akan terseret naik. Kondisi yang “dilematis” bagi para pemangku kepentingan untuk melarang TKW.

Setelah capek “nyerocos”, istri saya diam seribu bahasa. Kesempatan emas ini saya manfaatkan untuk balik bertanya kepada istri saya, “apakah kamu merasa belum merdeka?”. Tidak ada jawaban dari istri saya, hanya “cipika cipiki” (cium pipi kanan, cium pipi kiri).

Sembari mendekatkan mulutnya ke telinga saya, istri saya membisikkan kata-kata bersayap yang merupakan penggalan dari lirik lagu “Hawaiian Wedding Song” yang biasa dilantunkan oleh mendiang Elvis Presley “tell me that you will leave me never”. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berani menyimpulkan bahwa permintaan istri saya ini bukan sebagai wujud kekhawatiran terhadap saya akan berpoligami.

Dirgahayu Indonesia, dirgahayu kaum perempuan Indonesia!

Tampak Siring, 16 Agustus 2013

 
Leave a comment

Posted by on August 17, 2013 in Selasar

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: