RSS

Susutante

16 Oct

Di sebuah negara yang baru bisa bermimpi mewujudkan kondisi gemah ripah loh jinawi, semua bentuk pungutan (dan kewajiban finansial lainnya) yang membebani rakyat – pajak, restribusi, tarif : tol, listrik, angkutan umum, dan lain sebagainya – kudu dan musti mendapat restu wakil-wakil rakyat. Tetapi tidak demikian halnya dengan susutante (sumbangan suka rela tanpa tekanan).

Susutante ada di mana-mana dan membebani rakyat. Banyak keluhan sudah disampaikan, tetapi hampir sebagian besar tidak digubris dan tidak ditindaklanjuti. Anak-anak bangsa yang memiliki otot dari kawat dan balung (tulang) dari besi seperti tokoh Werkudoro paham benar bagaimana menghayati dan mengamalkan peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu.

Terasa masgul saat kemudian ada “diskriminasi”. Susutante yang dipungut oleh “oknum” berseragam disebut sebagai pungutan liar. Sementara semua bentuk susutante yang dipungut oleh “orang kuat” bukan dikategorikan sebagai pungli. Paling banter, susutante yang dilakukan oleh “orang kuat” sebagai kompensasi atas perlindungan keamanan disebut sebagai jatah preman. Padahal, susutante yang dilakukan oleh “orang kuat” tidak ada laporan dan akuntabilitas kepada publik dan digunakan untuk apa.

Di kampung tempat saya tinggal, harga sebungkus nasi uduk pada hari Sabtu dan Minggu berbeda. Apa penyebab perbedaan harga sebungkus nasi uduk itu? Kenaikan harga BBM? Harga-harga Sembilan kebutuhan pokok (“sembako”) naik? Inflasi yang melambung dan “terbang” tinggi?. Gerangan apakah yang terjadi?

Hanya ada satu jawaban untuk semua pertanyaan itu, yaitu : tidak!. Tidak kenaikan BBM, tidak kenaikan harga sembako, dan juga tidak kenaikan inflasi. Ketiga faktor tersebut tidak mungkin menjadi penyebab kenaikan / penurunan harga sebungkus nasi uduk. Bagaimana mungkin harga BBM, harga sembako naik, dan inflasi naik, kok harga sebungkus nasi uduk bisa naik turun seperti yoyo!.

Harga sebungkus nasik uduk “standar” (ada bihun secuil, telor dadar suwir, dan seiris tahu bacem mungil ukuran “3 x 3 cm”) pada hari Sabtu adalah Rp. 5.000,00 (sudah termasuk “PPN”), dan hari Minggu Rp. 6.000,00. “Hanya” selisih Rp. 1.000,- saja kok sewot? Jangan hanya melihat angkat Rp. 1.000,-. Uang sejumlah itu hanya cukup untuk buang air kecil 1 x di toilet se jadebotbek. Jika anda orang yang beser, maka anda perlu merogoh kocek anda untuk berkali-kali ke toilet.

Jangan hanya terpaku pada angka Rp. 1.000,- saja. Itu baru untuk 1 nasi bungkus dan 1 orang. Berapa transaksi per hari dan berapa orang pembeli yang terpaksa merogoh Rp. 1.000,-. Jika kita taksir transaksi di pasar kaget yang menjual dari kue subuh sampai dengan celana dalam itu  Rp. 100 juta, maka 20 % itu setara dengan Rp. 20 juta. Kemana “larinya” uang Rp. 20 juta itu? Bagaimana laporan dan pertanggungjawaban dana yang terkumpul?. Digunakan untuk apa dana yang terkumpul? Kesejahteraan warga? Saya tidak bermaksud suudzon, tetapi selama ini memang tidak ada laporan dan pertanggung jawaban kepada publik.

 suharto-piye-kabare-enak-dijamanku-toh

Sumber : http://www.indocropcircles.wordpress.com

Coba perhatikan juga nilai relatif. Rp. 1.000,- dibandingkan dengan harga normal Rp. 5.000,- adalah 20 %. Masih juga anda pandang remeh angka 20 %? Coba tanyakan kepada para buruh di seluruh Indonesia, berapa persen rata-rata kenaikan gaji mereka? Tanyakan juga kepada para pengusaha di seluruh Indonesia, apakah mereka sanggup menaikkan gaji rata-rata 20 %  untuk setiap buruh yang bekerja di perusahaan mereka?

***

Penyebab dari kenaikan harga sebungkus nasi uduk pada hari Minggu di  kampung saya adalah susutante. Istilah susutante berasal dari Romo Dick Hartoko, seorang pastor dan budayawan yang rajin menulis “tanda tanda zaman” majalah sastra Horizon.

Secara format, sumbangan sukarela tanpa tekanan ada dalam berjuta-juta bentuk. Tetapi substansi dari susutante :  apapun bentuknya, tetap sama : pungutan liar!. Di mana-mana selalu ada susutante, termasuk di dunia pendidikan (guru-guru kan bukan malaikat, mereka juga butuh hidup). Tetapi siapapun yang melakukan pungli, tujuannya tetap sama dan cuma 1 tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri!

Siapapun mengeluh dikenakan “susutante”, meskipun tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah bongkokan. Alasan untuk tidak mempermasalahkan “susutante” pada umumnya juga sama, yaitu “daripada dipersulit”, “dari pada repot”, “daripada kalau ngurus izin lagi dikerjain”.

Cerita dari mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat lebih seru. Saya tidak tahu apakah semua cerita itu benar. Ada gosip, kalau bermaksud untuk mengurus izin tertentu, lebih baik “nembak” daripada ikut ujian. Bisa-bisa ujian 3 sampai 4 kali nggak lulus-lulus. Begitulah gosip, semakin digosok semakin sip. Kebenaran dari isi gosip bukan hal yang utama.

***

Istilah susutante sudah diperkenalkan Romo Dick Hartoko lebih dari 3 dekade yang lalu. Salah satu agenda reformasi yang diusung oleh para “pejuang reformasi” adalah hapuskan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Keliru besar kalau menganggap bahwa pungutan liar itu hanya terjadi di lembaga atau institus formal. Juga salah besar kalau menganggap bahwa pungutan liar itu hanya dilakukan oleh para abdi negara atau pekerja yang bekerja di institusi  formal.

Susutante dan semua bentuk pungutan liar sudah hadir sejak di depan halaman rumah kita. Susutante dan pungli termasuk yang bikin susah rakyat. Tetapi di manakah para mahasiswa dan demonstran yang galak dan garang anti kenaikan BBM itu. Kalau mau membela rakyat jangan tanggung-tanggung, benahi juga susutante!

Kita bisa saja menganggap susu tante sebagai “urusan kecil”. Anda mau menganggap “susutante” sebagai urusan kecil atau urusan besar terserah anda. Yang pasti, saya tidak setuju kalau menganggap bahwa susutante itu uang halal. Susutante itu uang haram dan uang panas.

Kalau kita sepakat bahwa susutante itu adalah uang haram dan uang panas, maka lengkap sudah amburadul dan acak adul bangsa kita. Artinya, sejak di kampung-kampung yang terkecil, dalam darah dan daging anak-anak yang suci saat dilahirkan, sudah dikotori oleh uang haram dan uang panas. Begawan ekonomi Sumitro Djojohadikoesoemo pernah bilang bahwa tingkat korupsi mencapai 30%. Mungkin angka itu sudah berubah, tetapi kalau menjadi lebih baik rasa-rasanya kok tidak. Coba cek data kepala daerah yang berurusan dengan KPK.

Kita tidak pernah tahu secara pasti berapa besar uang haram dan uang panas yang beredar di masyarakat. Tetapi melihat bahwa para pemalak itu bebas berkeliaran di kampung-kampung, tidak ada hal lain yang bisa saya katakan kecuali : pendidikan qalbu di rumah-rumah, masyarakat, dan sekolah gagal total.

Kebayoran Baru, 28 Juni 2013

 
Leave a comment

Posted by on October 16, 2013 in Selasar

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: